BADAN ANGGARAN

BADAN ANGGARAN

 

No

Nama

Jabatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Akhid Nuryati, S.E.

H. Ponimin, S.E., M.M.

Lajiyo Yok Mulyono

Drs. Yohanes Irianta, M.Si.

Yuli Yantoro, S.E.

Pancar Topodriyo, S.E.

Aris Syarifuddin

Edi Priyono, S.I.P.

Septi Nur Anggraeni, S.Pd.

Upiya Al Hasan

Muhtarom Asrori, S.H.

Sendy Yulistya Prihandiny, S.E.

Sumardi, S.E.

Widiyanto, S.Pd.

Drs. Suharto

Suharto

Nur Eni Rahayu, S.E.

Hamam Cahyadi, S.T.

Jeni Widiyatmoko

Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Bukan Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

 

Tugas dan wewenang Badan Anggaran :

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  2. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
  3. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
  5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
  6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Anggaran pada masa keanggotaan berikutnya;