DPRD KULON PROGO JEMBATANI ASPIRASI PAGUYUBAN DUKUH

  DPRD Kulonprogo menggelar audiensi bersama Paguyuban Dukuh Kulonprogo, Madukoro, dengan Pemkab Kulonprogo di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (12/11). Dalam audiensi, Madukoro menyampaikan sejumlah keluhan terkait aturan kerja yang dirasa mengikat, terutama terkait keharusan ngantor di Balai Kalurahan. 

  Ada enam dukuh perwakilan Madukoro yang angkat bicara dalam audiensi tersebut. Kepada wakil rakyat, mereka mengeluhkan penerapan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 73 Tahun 2019 tentang jam kerja kantor kalurahan dan cuti aparatur pemerintah kalurahan, serta Perbup Nomor 68 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan.

  Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, penyampaian aspirasi dari paguyuban dukuh diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pamong Kalurahan. Terlebih, saat ini legislatif belum menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga pelaksanaan audiensi tersebut dinilai sangat tepat. 

  "Aspirasi dari bapak ibu dukuh akan menjadi bahan pencermatan kami," kata Akhid.

  Akhid yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Agung Raharjo dan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Nasib Wardoyo mendengarkan secara seksama aspirasi dari para dukuh. Sejumlah dukuh yang berkeinginan menyampaikan aspirasi pun diberi kesempatan mengutarakan keluhan dan masukan. 

  Ketua Madukoro, Mugiyanto mengatakan, Perbup nomor 73 Tahun 2019 dan Perbup Nomor 68 Tahun 2019 mengatur tentang keharusan dukuh berada di Balai Kalurahan sesuai jam kerja ASN dari pagi hingga sore. Hal itu menurutnya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dukuh selaku pelaksana kewilayahan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan. 

  "Ketugasan kami secara kewilayahan sudah diatur. Namun, pemberlakuan Perda mengundang banyak pro dan kontra serta menimbulkan keresahan kami dalam melaksanakan tugas kewilayahan," kata Mugiyanto.

  Dijelaskannya, para dukuh diminta untuk stand by, berada di Balai Kalurahan sejak pagi hingga sore. Hal itu kemudian membuat para dukuh terbelenggu. Sebab untuk berada di kantor, banyak pekerjaan kewilayahan yang terbengkalai. Sementara saat berada di kantor, tidak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan dukuh. 

  "Kami mohon aturan ngantor itu dilihangkan. Kalau memang tidak bisa, ya dikomunikasikan dengan eksekutif agar aturan itu bisa diubah atau diganti kebijakan lain sehingga lurah tidak semena-mena terhadap kami. Di Kulonprogo ada sekitar 900 dukuh yang telah menitipkan suaranya kepada kami, mohon dipertimbangkan," urainya.

  Hal senada dikatakan dukuh-dukuh lain yang menyampaikan aspirasi dalam audiensi tersebut. Pemberlakuan presensi pagi dan sore saat datang dan pulang dari kantor, dinilai membebani para dukuh. Mereka adalah ujung tombak pemerintahan di lapangan yang memiliki tugas berat berkaitan masyarakat.

  "Kalau ngantor terus, kami khawatir tidak akan bisa dekat dengan rakyat," ucapnya.

  Mendengar keluhan para dukuh, Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati meminta eksekutif memberi jawaban. Sebab, aspirasi para dukuh tidak menyentuh tugas pokok fungsi DPRD karena berkaitan dengan Perbup dan Pergub.

  "Tapi karena ini aspirasi warga, DPRD wajib menjawab, mendengarkan dan memfasilitasi penyelesaiannya. Apalagi, ini merupakan aspirasi para dukuh yang berperan sebagai pemangku wilayah," katanya.

  Akhid berpendapat, eksekutif perlu merumuskan kinerja para dukuh. Misalnya saja dengan dua hari berada di kantor dan tiga hari berada di wilayah. Apapun rumusannya, yang terpenting bisa menunjang keberlangsungan pemerintahan dan kemasyarakatan.

  "Kita memang sedang membahas Raperda Pamong Kalurahan. Tapi di sini hanya sedikit sekali yang menyinggung dukuh," ucapnya.

  Menangapi hal itu, Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kulonprogo, Sudarmanto mengatakan, tugas dukuh adalah membantu lurah dalam pelaksana kewilayahan dan pelayanan umum sehingga jam kerjanya diatur dengan cara wajib ngantor. Hal itu dilakukan untuk mendorong kinerja dukuh baik di pelayanan maupun di kewilayahan.

  "Kalau kemudian ada tugas kewilayahan, dukuh bisa membuat keterangan tidak bisa datang ke kantor. Hal itu sudah diatur dalam Perbup. Selain itu, bisa juga absen di kantor kemudian ke lapangan," ujarnya. 

  Diakui Sudarmanto, setiap produk payung hukum tidak selamanya ideal. Meski demikian, pembuatan regulasi sudah didasarkan pada kajian yang mendalam serta melibatkan pihak-pihak terkait.

  "Profesionalitas aparatur memang didorong agar lebih maksimal," ucapnya.

  Sementara Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Setda Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta menambahkan, presensi di kantor diberlakukan untuk mengatur kedisiplinan dukuh. Hal itu bertujuan agar kinerja dukuh tetap terpantau sekaligus menyetarakan kinerja dukuh. 

  "Jangan sampai ada dukuh yang sangat rajin dan ada yang biasa saja," ucapnya. (MERAPI-AMIN KUNTARI)