Dewan Berharap Pemkab Beri Subsidi Premi Asuransi Tanaman Padi

Jum`at, 13 Januari 2017 08:58:47 - Oleh : humas
 

Pemkab Kulonprogo diharapkan menganggarkan subsidi bagi petani untuk membayar premi asuransi komoditas pertanian, khusunya padi. Sebab saat ini sering terjadi anomali iklim yang menyebabkan gagal panen. Keikutsertaan asuransi diharapkan dapat meringankan risiko petani bila terjadi gagal panen akibat bencana alam.
Harapan itu disampaikan ketua panitia khusus (Pansus) pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Priyo Santoso SH usai rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Pertanian dan Pangan, Kamis (12/1) di gedung dewan. "Anomali iklim telah menyebabkan terjadinya beberapa kali banjir di wilayah Kulonprogo dan mengakibatkan gagal panen untuk tanaman melon, cabai merah, bawang merah dan padi. Sehinga petani mengalami kerugian hingga miliaran rupiah," tambah Priyo.
Sebenarnya, tutur Priyo, premi yang harus dibayarkan oleh petani relatif murah. Namun demikian, kata dia, karena Pemerintah Pusat sudah memberikan subsidi Pemkab juga perlu mengimbangi dengan mengangggarkan melalui APBD.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Ir Bambang Tri Budi Harsono menyampaikan, keikutsertaan petani Kulonprogo dalam asuransi pertanian masih relatif kecil. Dari luasan lahan 10 ribu hektar lebih yang ikut asuransi baru 2.990 ha.
Dijelaskan, jumlah pembayaran premi sebesar Rp 180 ribu per musim per hektar. Dari jumlah itu, kata dia, pemerintah pusat memberikan subsidi sebesar Rp 144 ribu. Sehingga yang dibayarkan petani sebesar Rp 36 ribu. "Kalau terjadi puso, petani mendapat asuransi sebesar Rp 6 juta," katanya.
Labih jauh Bambang menyatakan, selama tahun 2016 kemarin di Kulonprogo terjadi tiga kali banjir yang menyebabkan gagal panen bagi empat jenis komoditas. Yakni melon seluas 509 ha, cabe merah 209 ha, bawang merah 110 ha dan tanaman padi seluas 1.000 ha lebih.
"Meskipun untuk tanaman padi tidak seluruhnya mengalami puso namun telah mengakibatkan penurunan kualitas tanaman yang menyebabkan hasil panen kurang baik. Selain itu, banyak petani yang harus melakukan tanam ulang sehingga biaya produksi bertambah besar," imbuhnya.
Dengan masih terbatasnya keikutsertaan dalam asuransi, wakil ketua Pansus Hamam Cahyadi ST minta agar DPP menyosialisasikan program tersebut kepada petani. Sebab, program itu dapat mengurangi kerugian petani bila terjadi gagal panen.
"Kami akan mendorong agar pemkab bisa menganggarkan subsidi. Nominalnya cukup murah karena pemerintah pusat sudah memberikan subsidi cukup besar. Dan yang jelas akan sangat membantu petani bila mengalami puso," katanya.
Area lampiran

« Kembali | Kirim | Versi cetak