Bodronoyo Minta Revisi Perda Pengisian Perangkat Desa

Rabu, 18 Januari 2017 16:40:42 - Oleh : humas
 

Selama ini Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kulon Progo yang tergabung dalam Bodronoyo mengeluhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang pengisian kepala desa dan perangkat desa. Selain itu Bodronoyo juga mengeluhkan tentang jaminan kesehatan yang diterima dalam bentuk premi asuransi namun belum bisa menjadi anggota BPJS Kesehatan dikarenakan adanya beda tafsir antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab kulon Progo.
Guna menemukan solusi permasalahan tersebut, Rabu (18/1) Dewan perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Kulon Progo mengundang SKPD terkait untuk dipertemukan dengan Bodronoyo di Gedung DPRD Kulon Progo. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati,SE dan Wakil Ketua I H. Ponomin Budi Hartono, SE didampingi Komisi I dan Komisi IV. Diharapkan dengan pertemuan tersebut dapat memberikan kejelasan kepada kapala desa dan perangkat desa sehingga bisa meredam keresahan warganya.
Dalam kesempatan tersebut Bodronoyo berharap agar revisi Perda nomor 2 tahun 2015 dan Perda nomor 3 tahun 2015 bisa memasukkan kearifan lokal Kulon Progo. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 Boronoyo berharap dapat memasukkan muatan kearifan lokal. Selain itu Bodronoyo juga berharap ada kejelasan dengan BPJS sehingga anggaran untuk tunjangan kesehatan bisa direalisasikan.
"Kami mohon dalam revisi Perda dapat memasukkan kearifan lokal, karena kades dan perangkat desa tugasnya tidak hanya melayani administratif saja tetapi juga sosial kemasyarakatan, jadi idealnya dijabat oleh warga setempat." jelas Kades Bojong, Dwi Andana, S.E.
Saat ini pihak Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk (Dinas PMDDalduk dan KB) dan KB tengah menggodok rumusan untuk memecahkan masalah terkait putusan MK tersebut. Sehingga sebisa mungkin dapat memasukkan kearifan lokal namun tidak bertentangan dengan putusan MK.
"Kami tengah berusaha menggodok rumusan agar dapat memecahkan permasalahan ini, diantaranya kami berwacana untuk pengisian perangkat desa dilakukan secara serentak di Kulon Progo, diharapkan dengan cara ini yang mendaftar menjadi perangkat desa adalah orang setempat." terang Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa Muhadi, S.H, M.Hum.
Muhadi juga mengingatkan kepada BPJS Kesehatan Kulon Progo bahwa jaminan kesehatan adalah amanat undang-undang, dan jangan disamakan antara perangkat desa dengan pegawai BUMN. Pihak BPJS Kesehatan Kulon Progo secepatnya akan melakukan konsultasi dengan BPJS Kesehatan DIY dan BPJS Kesehatan Pusat sehingga akhir Januari ini sudah bisa memberikan kepastian kepada Bodronoyo.

« Kembali | Kirim | Versi cetak