Pokok-pokok Pikiran DPRD ditetapkan, wujud perjuangan aspirasi masyarakat melalui DPRD

Senin, 5 Februari 2018 16:29:59 - Oleh : Humas

Melalui rapat paripurna, yang dipimpin Ketua DPRD, Akhid Nuryati, hari Senin (5/2), DPRD secara resmi menyetujui penetapan Rancangan Keputusan DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2019.

Rapat diawali dengan Laporan Badan Anggaran tentang proses penyusunan pokok-pokok pikiran yang diawali dengan penjaringan aspirasi melalui kegiatan reses pada 20-22 Januari 2018 dan masukan dari Komisi-komisi yang merupakan aspirasi dari masa reses dan kunjungan kerja lapangan.

Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui penetapan pokok-pokok pikiran dengan saran dan catatan strategis setelah penetapan, agar segera berkomunikasi dengan eksekutif terkait waktu penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, serta mengingatkan kewajiban Anggota DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai PP 25 tahun 2004.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan fraksi menyetujui penetapan Pokok-pokok Pikiran tetapi minta dilakukan perbaikan teknis dalam hal pengetikan. Pokok-pokok pikiran diharapkan mendukung kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, memuat  kajian-kajian potensi daerah dan pengembangan SDM.

Selanjutnya Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Bersatu dalam pandangan fraksi masing-masing,  menyetujui penetapan pokok-pokok pikiran dengan melampirkan hasil penjaringan aspirasi dari masing-masing anggota fraksi.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen penting  dan  strategis karena merupakan salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten/Kota, yang terangkum ke  dalam  seluruh  urusan  kewenangan  Pemerintah  di  tingkat  Kabupaten/Kota.  Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD,  selanjutnya digunakan sebagai  salah satu bahan  penyusunan  draf  awal dokumen  RKPD.

Pokok-pokok  Pikiran  DPRD  Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dijabarkan dalam jenis kegiatan menurut Kecamatan,  merupakan kompilasi dari : Hasil  pelaksanaan  reses  DPRD,  hasil  aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen masyarakat,  hasil-hasil  studi  banding  DPRD  dan masukan kelompok pakar/Tim Ahli.

Hasil Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019,  selanjutnya digunakan untuk memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam menyusun dokumen Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2019.