Badan Kehormatan Kabupaten Kediri : “Kami berharap tidak ada masalah hukum saat tugas berakhir

Kamis, 1 Maret 2018 17:09:45 - Oleh : Humas

Sebagai alat kelengkapan DPRD, Badan Kehormatan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting karena bertugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Melalui kewenangan memanggil, meminta keterangan sampai menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD, menjadikan Badan Kehormatan sebagai  alat kelengkapan yang rentan terhadap tekanan-tekanan politis mengingat keanggotaan DPRD yang berasal dari partai yang berbeda-beda.

Mengingat strategisnya peran tersebut,  Badan Kehormatan Kabupaten Kediri, mengunjungi DPRD Kulon Progo untuk menimba ilmu dan berbagi pengalaman. Demikian, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Arief Junaidi, SH saat kulo nuwun kepada Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, di ruang Sadewa, Kamis (1/3). “Kami juga ingin banyak mendengar dan sharing pengalaman terkait pelaksanaan tugas DPRD, mengingat masa keanggotaan yang hampir berakhir sehingga harapannya pada saat selesai menjabat, tidak ada masalah hukum yang membebani”, tambah politisi Gerindra tersebut.

Dalam tanggapannya, Akhid Nuryati, menyampaikan bahwa peran Badan Kehormatan memang sangat penting sebagai Sistem Pengendalian Intern di DPRD melalui tugas dan kewenangannya. Saat ini masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.  Apalagi Anggota DPRD sebagai pejabat publik, perilaku, tindakan dan tingkah lakunya selalu menjadi sorotan masyarakat. “Kami di DPRD Kulon Progo mencoba mulai menerapkan sistem reward dan punishment bagi Anggota, salah satunya penilaian tingkat kehadiran dalam kegiatan-kegiatan DPRD. Menurut kami tingkat kehadiran bisa menjadi salah satu indikator kinerja Anggota DPRD”, jelas Akhid Nuryati.

 Berkaitan dengan kekhawatiran terhadap masalah hukum, setelah masa jabatan berakhir, Akhid Nuryati menjelaskan bahwa DPRD senantiasa berkomunikasi dan koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, termasuk bekerjasama dengan Divisi Pencegahan KPK melalui workshop, sehingga dalam pelaksanaan tugas kami,  tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami baru saja menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintahan DIY, kemarin Rabu (28/2/2018), bersama Gubernur DIY, Ketua KPK dan Inspektorat” tambahnya.

« Kembali | Kirim | Versi cetak