DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ 2017

Jum`at, 9 Maret 2018 19:01:42 - Oleh : Humas

Tahun anggaran 2017 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJM 2017-2022, sehingga penentuan program dan kegiatan pada APBD tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi bupati sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD 2017-2022.

Demikian dikatakan Bupati dr Hasto Wardoyo saat membacakan executive summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (9/3/2018) di Ruang Kresna DPRD. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD  Akhid Nuryati, dihadiri pula Wabup Drs H Sutedjo, Forkompinda dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kulon Progo.

Hasto juga menyampaikan progres program strategis Kulon Progo, yaitu pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), yang pada tahun 2017 untuk pengadaan tanah telah mencapai 576,21 ha dari seluruh keluasan 587,30 ha, atau tercapai 98,21%.  Penempatan warga terdampak yang mengambil relokasi di tanah kas desa sebanyak 281 KK telah mencapai 100%. Menyikapi warga yang belum sepaham dengan program bandara, terus dilakukan pendekatan secara persuasif. Proses ganti rugi dan relokasi fasilitas umum dan sosial telah mencapai kesepakatan dan dalam proses penyelesaian secara keseluruhan di tahun 2018.

Hasto menyatakan, dalam rangka membangun konektivitas antara bandara NYIA dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, dicanangkan program bedah menoreh, yang diharapkan menumbuhkan dan memajukan potensi-potensi wisata lokal di kawasan Menoreh. Tahun 2017 telah dimulai dengan pembebasan lahan di daerah Kebonharjo, Samigaluh dan akan dilanjutkan bertahap pada tahun 2018.

Pengembangan RSUD Wates yang diarahkan menjadi rumah sakit dengan pelayanan internasional  juga telah diwujudkan melalui Nota Kesepahaman antara Gubernur dan DPRD DIY dengan Bupati dan DPRD Kulon Progo, yang menyepakati penganggaran multiyears sebesar 270 milyar rupiah dalam kurun waktu 2018-2020. “Ini merupakan bukti komitmen pemda dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat serta dukungan terhadap kehadiran NYIA” tambah Hasto.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Bupati menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 1.425.084.347.389,05 dari target Rp. 1.440.881.554.674,81 atau mencapai 98,90%, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 249.666.709.435,52 dari target Rp. 242.829.753.091,61, atau mencapai 102,82%. Sementara untuk realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp. 1.430.666.215.922,60 dari target sebesar Rp. 1.500.272.761.386,65 atau mencapai 95,36%.

Lebih jauh Hasto menyampaikan capaian indikator target kinerja tahun 2017, untuk nilai Indeks Pembangunan Manusia dari target 71,94% tercapai 72,89% atau mencapai 101,32%. Capaian rata-rata lama sekolah dari target 8,4 tahun, tercapai 9,54%, yang artinya mencapai 113,57%.  Angka Harapan Hidup dari target 74,95 tahun, tercapai 75,03 tahun atau mencapai 100,16%. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) sebesar 8,39 dari target 8,86, atau tercapai 105,36% dan Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) sebesar 59,90 dari target 56,26 atau mencapai 95,53%.

Capaian indikator sasaran pelestarian dan pengembangan seni budaya sebesar 99,44% dari target 100% dan sasaran prestasi generasi muda sebesar 55,91% dari target 53,43%.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88% dari target 5,37% atau mencapai 90,88% dengan Rasio Gini sebesar 0,36 dari target 0,44 atau mencapai 117,81%. Angka Kemiskinan sebesar 20,03% dari target 17,75% dengan penetapan garis kemeiskinan sebesar 312.403 rupiah per kapita per bulan. Angka pengangguran 1,99% dari target 2,07%, pendapatan per kapita sebesar Rp. 16.240.000 dari target Rp. 16.390.000 atau mencapai 99,95%.

“Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 64,69 dari target 70 atau mencapai 92,41%. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) terdapat 2 unit pelayanan publik yang ditetapkan sebagai unit Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi oleh Kemnterian PAN dan RB, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta RSUD Wates”, jelas Hasto Wardoyo.

Di bagian lain, bupati menyampaikan capaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan, capaian penegakan perda dan penanganan konflik sosial tercapai 88,89% dari target 93,48%. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) sebesar 75,54 dari target 75,00, dengan predikat BB. Tingkat Kepusasn Masyarakat sebesar 81,54% dari target 77,15% atau mencapai 105,68%. Untuk Laporan pengelolaan keuangan Pemda tahun 2016, dari pemeriksaan BPK memperoleh opini WTP.

Capaian kinerja daya dukung lingkungan sebesar 75% dari target 93,10% dan daya tampung lingkungan sebesar 83% dari target 75%.  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebsar 76,5 dari target 68,65, dengan Presentase Kesesuaian Ruang sebesar 87,25% dari target 83% atau tercapai 105,12

“Untuk pemenuhan pelayanan infrastruktur wilayah dan transportasi,  dari target 83,23% hanya tercapai 73,31%  atau sebesar 88,08%, hal ini dikarenakan prediksi pendapatan dari BPKTB atas pengadaan tanah bandara NYIA tidak bisa direalisasikan, “ pungkas Hasto.