DPRD gelar paripurna Penyampaian Raperda Pengelolaan BMD

Rabu, 21 Maret 2018 07:10:52 - Oleh : Humas

Peningkatan intensitas pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai akibat terbitnya peraturan perundang-undangan baru, sehingga perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi dan terpadu. Itu untuk menjamin terlaksananya tertib adaministrasi dan pengelolaan, dengan penyamaan persepsi secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo, saat membacakan pengantar Bupati pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada hari Senin (19/3/2018) di Ruang Kresna DPRD Kulon Progo. Rapat dipimpin Ketua DPRD, Akhid Nuryati, dihadiri Anggota DPRD dan seluruh OPD di Kulon Progo.

“Hasil akhir dari pengelolaan barang milik daerah yang baik adalah bagian penting dalam rangka mencapai opini wajar tanpa pengecualian dalam tata kelola keuangan daerah” tambah Wakil Bupati.

Sementara, Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Barang Milik Daerah, Budi Hutomo Putro, SS dalam penyampaian pendapat Pansus, mempertanyakan alasan substanstif pencabutan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan BMD. Pansus juga meminta penjelasan terkait implementasi dan langkah-langkah kebijakan yang sudah ditempuh Pemda dalam pengelolaan BMD dengan mengacu peraturan sebelumnya. “Hal-hal teknis lain terkait pengelolaan BMD ini akan kami cermati dan dalami dalam rapat kerja, dan memang ada beberapa kewenangan DPRD yang  terkait dengan pengelolaan BMD” pungkas Budi Hutomo Putro.

« Kembali | Kirim | Versi cetak