Bahas Pengelolaan Aset, Pansus BMD rapat kerja bersama Eksekutif

Sabtu, 24 Maret 2018 00:03:16 - Oleh : Humas
 

Pengajuan raperda Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tindak lanjut dari adanya Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Dalam raperda ini pengelolaan BMD diatur dengan lebih rigid, dan ada penambahan substansi bahasan yang semuanya bermuara kepada terlaksananya tertib adaministrasi dan dalam pengelolaan BMD.

Itulah salah satu jawaban yang disampaikan PLH. Sekretaris Daerah, Drs. Djoko Kushermanto dalam rapat kerja Pansus BMD DPRD Kulon Progo, pada hari Jumat (23/3/2018), di Ruang Nakula. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Budi Hutomo Putro, dihadiri pula Kepala BKAD, Drs. Triyono, Kepala Bidang Aset, Taufiq Amrullah, Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,  Muh. Aris Nugroho, Kepala Bagian Perekonomian, Drs. Nur Wahyudi dan Kasubag Produk Hukum Daerah, Budi Setiawan, SH. Agenda rapat adalah penyampaian jawaban atas pertanyaan DPRD, yang disampaikan pada Rapat Paripurna, tanggal 19 Maret 2018.

Kepala BKAD, Drs. Triyono, menjelaskan bahwa pada raperda BMD yang diajukan ada beberapa tambahan substansi sebagai penyempurnaan perda sebelumnya. “Substansi peralihan hak, hibah, tata kelola penghapusan, penatausahaan yang lebih rigid dan membahas tentang penyertaan modal di BUMDes.” kata Triyono. Lebih jauh, rapat kerja juga membahas tentang wacana kantor Pemda terpadu, yang terkendala anggaran, wacana pembangunan Kota Wates Baru, dan pembahasan tentang aset-aset milik pemda yang berdiri di atas tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground, barang-barang yang sudah dihapus dan tata kelola sewa tanah kas desa.

Manjawab pertanyaan Pansus tentang kewenangan DPRD dalam persetujuan penghapusan, Triyono menerangkan bahwa kewenangan tersebut mengacu pada PP 27 tahun 2014 dan Permendagri 19 tahun 2016.

“Selanjutnya untuk rapat yang akan datang, kita mendengarkan  jawaban eksekutif atas pertanyaan fraksi-fraksi” tutup Budi Hutomo Putro.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak