DPRD gelar Public hearing Raperda Perubahan RTRW

Senin, 26 Maret 2018 23:12:08 - Oleh : Humas
 

Raperda Perubahan RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 mempunyai peranan sangat penting,  mengingat dinamika pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya proyek-proyek strategis nasional dan regional. Misalnya saja, proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA), Jalur Jalan Lintas Selatan, dan Pelabuhan Tanjung Adikarto. Ini akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perubahan penggunaan lahan dan dampak pertumbuhan kawasan  perekonomian disekitarnya. Selain itu Raperda RTRW juga berkorelasi dengan banyak instansi dengan kewenangannya masing-masing, sehingga perlu pembahasan dan pemikiran yang komprehensif.

Itulah yang disampaikan Ketua DPRD, Akhid Nuryati, SE dalam sambutannya saat membuka  public hearing tentang Raperda Perubahan RTRW 2012-2013, di ruang Paripurna DPRD, pada Senin (26/3/2018). Hadir dalam acara tersebut, Pansus RTRW, Camat-camat, perwakilan paguyuban dukuh dan perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kulon Progo.

“Public hearing ini sangat penting untuk melengkapi dan menyempurnakan draft raperda, selain dari hasil konsultasi dan studi banding, agar dalam implementasinya benar-benar mewakili aspirasi masyarakat’’ imbuh Akhid Nuryati.

Ketua Pansus RTRW, Aji Pangaribawa menambahkan Raperda Perubahan RTRW mutlak diperlukan menyikapi kebijakan strategi nasional dengan adanya megaproyek di Kulon Progo. Disisi lain Propinsi DIY kebetulan juga sedang mengajukan review Perda RTRW sehingga Pemerintah Kulon Progo bisa saling bertukar informasi dengan Pemerintah Propinsi DIY.

“Setelah perda ini ditetapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Misalnya penyusunan RDTK Kawasan bandara dan aturan-aturan teknis lainnya” kata Aji saat membuka sesi diskusi dalam public hearing.

Mengawali diskusi, Camat Panjatan, Sudarmanto, menyampaikan,  Panjatan ditetapkan sebagai wilayah yang disiapkan untuk penguatan pertanian, dengan 5 ribu hektar sebagai lahan pertanian berkelanjutan terbesar, dan penyuplai produk pertanian terbesar, menjadi sulit diwujudkan karena banjir yang rutin melanda  setiap musim penghujan. Belum termasuk daerah-daerah yang disiapkan untuk tambang pasir besi, di Bugel, Pleret dan Garongan. Permasalahan serupa juga dialami wilayah Temon dan Lendah yang kerap dilanda banjir, yang mempengaruhi produktifitas pertanian di Kulon Progo.

Sementara, permasalahan di wilayah Kalibawang dan Samigaluh secara umum relatif sama, yaitu sebagai wilayah penyangga Obyek Wisata Borobudur, membutuhkan akses jalan dan prasarana pendukung lainnya yang lebih memadai. Komoditas durian kuning Menoreh  yang  menjadi komoditas unggulan agropolitan, belum ada dalam draft sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.

Untuk wilayah Samigaluh ada permasalahan dengan adanya program bedah menoreh, dimana jalurnya belum diketahui secara pasti oleh warga Samigaluh. Ini erat kaitannya dengan masyarakat saat ingin mendirikan bangunan, untuk menyesuaikan dengan sempadan jalannya.

Lewat public hearing ini ternyata Pansus memperoleh banyak masukan, usulan, maupun kritikan terhadap draft raperda, menyangkut permasalahan kawasan wisata baru, kawasan industri, sarana prasarana jalan, jaringan air bersih, wilayah pertambangan, pendidikan, pengelolaan limbah, UMKM, dan banyak permasalahan lain yang berkaitan langsung dengan warga masyarakat.

Menanggapi, Aji Pangaribawa menyampaikan beberapa permasalahan sudah dibahas dengan instansi dan pihak-pihak terkait. “Akan tetapi memang ada beberapa permasalahan yang menjadi dilema karena kita tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan tidak ada di Pemerintah Kulon Progo,  misalnya pertambangan yang ijinnya di propinsi, termasuk kontrak karya pertambangan pasir besi antara JMI dengan Kementerian Pertambangan dan ESDM, yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Kita sedang memikirkan kalau memang JMI tidak bisa memenuhi ketentuan pengolahan pig iron sesuai  aturan pertambangan, kontrak karya ini dihentikan saja.  Akan tetapi kita juga senantiasa berupaya untuk mencari solusi yang terbaik agar semua kepentingan bisa terakomodir. Public hearing ini juga tidak hanya hari ini, karena selanjutnya kami juga akan mengundang Angkasa Pura terkait progres bandara dan JMI”, pungkas Aji.

 

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak