DPRD rekomendasikan intervensi khusus untuk peningkatan PAD

Kamis, 5 April 2018 05:09:06 - Oleh : Humas
 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu untuk melakukan intervensi dan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, karena meski terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi dari persentasenya yang belum mencapai 20 %,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo merasa perlu untuk ditingkatkan lagi.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus Pembahas LKJP, Hamam Cahyadi, saat membacakan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (4/4/2018) di Ruang Kresna DPRD. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD  Akhid Nuryati, dihadiri Wabup Drs H Sutedjo, Forkompinda dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kulon Progo.

Berdasarkan LKPJ Bupati tahun 2017,  capaian pendapatan daerah pada 2017, dari  target  Rp1.440.881.554.674,81 dapat direalisasikan sebesar   Rp1.425.084.347.389,05, yang artinya tercapai 98,90 persen dari target yang telah ditetapkan.   Di sisi lain kinerja pendapatan asli daerah (PAD) 2017 sebesar Rp.249.666.709.435,52  dari   target anggaran sebesar Rp242.829.753.091,61, atau mencapai 102,82 persen dari target yang  ditetapkan.

 Dana perimbangan atau pendapatan transfer sebesar Rp1.072.958.071.785,53  dari anggaran target  sebesar  Rp1.094.705.523.634,20. atau mencapai target sebesar 98,01 persen.  Pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp102.459.566.168,00  dari  target  anggaran sebesar Rp103.346.277.949,00 atau mencapai target 98,90 persen.

Dari sisi kinerja belanja daerah,  anggaran belanja pada APBD   Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.500.272.762.386,65  dengan realisasi sebesar Rp1.430.666.215.922,90 atau sebesar 95,36 persen. Dalam  konteks anggaran belanja, capaian  belanja   daerah Tahun Anggaran  2017 menunjukkan ada penghematan yang cukup rasional. Capaian belanja 95,36 persen  tersebut telah meningkat dari tahun anggaran sebelumnya yang tercapai 93,77 persen. Hal ini menunjukkan serapan anggaran yang cukup baik.

 Untuk meningkatkan PAD, DPRD meminta agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan PAD dengan melakukan optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi dengan memenuhi sumber daya manusia (SDM) pemungut   pajak  dan retribusi dengan kualitas yang memadai.  Selain itu, untuk kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi perlu didukung dengan sistem online dan menggunakan IT yang perlu ditingkatkan. Perbup tentang  intensifikasi pajak dan retribusi perlu  ditinjau ulang sehingga bisa memberikan keadilan bagi semua yang terlibat. DPRD juga mendorong agar ada perbaikan data pajak secara progresif untuk setiap tahun dan menggali potensi PAD secara serius dari sektor pariwisata.

    Lebih lanjut, dilihat dari komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masih belum berimbang, DPRD meminta pemkab memperbaiki komposisi belanjanya. Belanja tidak langsung proporsinya masih tinggi,k hususnya belanja pegawai,mengingat dalam belanja langsung juga dijumpai belanja pegawai.

 Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin dalam pandangan fraksinya, mengharapkan agar Pemkab Kulon Progo, meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah, melalui kajian-kajian potensi yang ada dengan didukung basis data yang konkrit dan valid, sesuai dengan regulasi yang ada, serta menggunakan sumber daya dan sarana prasarana memada serta tata kelola yang lebih baik

     Pendapat senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, PKB, PKS, Gerindra, PAN dan Fraksi Bersatu, dalam penyampaian pandangannya terhadap LKPJ Bupati Kulon Progo tahun 2017.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak