Dinsos P3A Diminta Sosialisasikan Mekanisme Pendaftaran BPJS

Senin, 4 Februari 2019 18:07:56 - Oleh : admin
Hamam Cahtyadi ST  

Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mengintensifkan sosialisasi bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Sebab, pascadihapusnya Jmainan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 1 Februari lalu, warga miskin yang belum punya kartu BPJS sangat resah

    Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi saat dilakukan rapat dengan Dinsos P3A, Senin (4/2) di gedung Dewan. Kalau warga miskin masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) miskin, tambah dia, maka bersangkutan akan tetap dilayani di puskesmas dan perawatan berjenjang dengan kuota BPJS Kesehatan.

     "Kalau warga miskin belum masuk BDT  di desa, maka segera melakukan pemutakhiran data. Namun, hal ini belum dipahami oleh masyarakat secara luas. Kami minta Dinsos P3A segera membuat surat edaran  pemberitahuan bahwa warga miskin masuk BDT miskin bisa mendapatkan kuota BPJS Kesehatan baik APBN atau APBD," katanya.

Komisi IV, lanjut Hamam, juga meminta Dinsos P3A melakukan sinkronisasi kuota BPJS Kesehatan dari APBN dan APBD dengan BDT miskin yang dimiliki kabupaten. Berdasarkan data dari Dinsos P3A, ada kuota BJPS Kesehatan dari APBN melalui program JKN sebanyak 242.080 jiwa bagi warga miskin. Jumlah itu belum termasuk kuota BPJS Kesehatan dari APBD sebanyak 55.000 jiwa. Total BPJS Kesehatan dari APBN dan APBD sebanyak 292.000 jiwa.

     Sementara itu, BDT miskin di Kulon Progo ada 227.000 jiwa. Artinya, BDT miskin di Kulon Progo sudah tercukupi dengan kouta BPJS Kesehatan yang tersedia. Tapi, di lapangan, kita menemukan ada warga nonmiskin sebanyak 70.292 jiwa yang masih masuk dalam kuota BPJS Kesehatan.

     "Untuk itu, kami mendorong pemkab dan provinsi meminta kejelasan secara hukum bahwa perlu ada pemutakhiran data yang tidak miskin dihapus dari kuota  BPJS Kesehatan," katanya.

    Wakil Ketua Komisi IV Sihabudin juga meminta Dinsos P3A melakukan pendataan warga miskin yang belum masuk BDT miskin dilakukan pemutakhiran data supaya mereka mudah mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.

     "Kalau warga miskin yang sudah masuk BDT miskin, Insya Allah tetap bisa dilayani oleh BPJS Kesehatan. Kalau tidak segera melalukan pemutakhiran data," katanya.

     Kepala Dinsos P3A Kulon Progo Eka Pranyata mengakaui masih ada 70.292 jiwa nonmiskin yang mendapat BPJS Kesehatan.

     "Kami akan mengupayakan verifikasi data bagi warga nonmiskin yang mendapat BPJS Kesehatan supaya digantikan oleh warga miskin yang lebih membutuhkan," katanya. ***3***

« Kembali | Kirim | Versi cetak