Petambak Udang Glagah Keberatan untuk Hentikan Usaha

Jum`at, 15 Februari 2019 10:37:52 - Oleh : Admin
 

Petambak udang lahan pantai yang berada di wilayah Desa Glagah, Palihan, Sindutan dan Jangkaran (Gali Tanjang) merasa keberatan untuk menghentikan usahanya. Mereka beralasan, tambak tersebut merupakan satu-satunya tempat usaha yang dimiliki. Untuk berpindah lokasi sudah tidak memungkinkan, sedangkan untuk berganti profesi mereka tidak punya ketrampilan lain.

Demikian diungkapkan ketua forum petani tambak udang ‘Gali Tanjang’ Agung Saputro saat beraudiensi dengan DPRD, Kamis (14/2) di gedung Dewan setempat. Audiensi ditanggapi oleh ketua DPRD Akhid Nuryati SE, anggota Komisi II Muhtarom Asrori SH serta anggota Komisi IV Hamam Cahyadi ST dan Priyo Santoso SH. Dari eksekutif hadir kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir Sudarno MMA dan kepala Dinas Lingkungan Hidup Arif Prastowo S Sos MSi.

Informasi untuk menghentikan usaha, tambah Agung, mereka peroleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu. Karena lokasi yang mereka tempati untuk tambak, yang berada di sebelah selatan Izin Penetapan Lokasi (IPL), akan ditanami pohon sebagai penahan angin dan sabuk hijau guna melindungi bandara NYIA. “Kami diperintahkan untuk mengosongkan lahan maksimal awal bulan Maret karena penanaman pohon akan dimulai 15 Maret 2019 mendatang,” ungkapnya.

Menurut Agung, petambak keberatan untuk menghentikan usaha mereka karena saat ini masih banyak udang yang belum dipanen. Rata-rata masih berumur sekitar 25 hari. Disamping itu, lanjut dia, pemerintah belum mempunyai solusi yang disepakati bersama untuk keberlanjutan usaha mereka.

“Kalau sudah ada solusi, misalnya dipindah di lokasi tertentu, kami baru mau pindah. Yang penting masih di area lahan pantai,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Muhtarom Asrori menyatakan, karena waktunya sudah sangat mendesak maka perlu segera dicarikan solusi. Menurut dia ada dua kemungkinan yang bisa dijadikan solusi. Yakni petambak beralih profesi atau lokasi tambak pindah ke tempat lain.

“Karena untuk pindah lokasi perlu kebijakan pemerintah maka kami berharap bisa duduk bersama untuk membahasnya. Apalagi peruntukan lahan pantai Kulonprogo sudah diatur dalam Perda RTRW.  Hanya wilayah tertentu saja yang bisa digunakan untuk usaha tambak,” imbuh politisi PAN tersebut.

Senada dengan Muhtarom, Akhid Nuryati juga berharap ada masukan dari semua pihak untuk mencari solusi tersebut. Termasuk dari para petambak yang secara riil tahu kondisi lahan pantai dan peruntukan yang dibutuhkan.

“Kami minta petambak nanti memberi masukan. Wilayah mana saja yang cocok dan bisa untuk membangun tambak yang tidak terganggu oleh kepentingan lain. Saat dilakukan perubahan Perda RTRW nanti akan kami gunakan sebagai bahan pembahasan,” ujar Akhid. 

« Kembali | Kirim | Versi cetak