Bahas Dua Raperda, Dewan Gelar Public Hearing

Selasa, 5 Maret 2019 10:08:00 - Oleh : Admin
Public hearing dua raperda  

Dalam rangka pembahasan dua Raperda yang saat ini tengah dilakukan, DPRD Kulonprogo menggelar rapat dengar pendapat (public hearing), Jumat (1/3) di gedung Dewan setempat. Acara tersebut dipimpin ketua DPRD Akhid Nuryati SE, dihadiri kepala OPD terkait, camat, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Dua Raperda yang dibahas meliputi Perubahan atas Perda Kulonprogo nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta tentang Kelembagaan Pemerintah Desa (Kalurahan).

Menurut Akhid, public hearing dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari masyarakat guna mengoptimalkan materi raperda. Kedua Raperda, ujar dia, memerlukan masukan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar saat ditetapkan nanti dapat menjawab semua permasalahan yang terkait dengan materi Perda serta bisa memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal.

Untuk Raperda Kelembagaan Desa (Kalurahan), kepala desa yang hadir memberikan masukan. Diantaranya kepala desa Tawangsari R Sigit Susetya SE yang minta agar status tanah kas desa dimasukkan dalam Perda. Terutama dalam pertanggungjawabannya.

“Selama ini belum ada kejelasan kepada siapa kami bertanggung jawab tentang pengelolaan tanah kas desa. Tanah kas desa merupakan milik Sultan, namun bagaimana kami memberikan pertanggungjawaban belum ada kejelasan,” kata Sigit.

Sedangkan kades Bojong, Panjatan Dwi Andana SE berharap agar Perda mengatur tentang jaminan kesejahteraan desa sehubungan dengan status keistimewaan DIY. Karena Perda tersebut dibuat untuk menyesuaikan pemerintahan desa dengan UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Menanggapi masukan tersebut Akhid menyatakan, akan berupaya untuk seoptimal mungkin menjamin kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Baik dalam pemberian bantuan anggaran maupun pengelolaan tanah kas desa, katanya.

Senada dengan Akhid, ketua Pansus pembahasan Raperda Muhtarom Asrori menuturkan, salah satu esensi Perda tersebut akan mengatur pengelolaan dana keistimesaan yang diberikan kepada desa. “Silakan pemerintah desa mengelola sesuai dengan potensi yang ada. Harapannya dana yang ada nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat,” imbuhnya.

« Kembali | Kirim | Versi cetak