PROGRAM INFRASTRUKTUR KULON PROGO TERHAMBAT

Forum Komunikasi Asosiasi Jasa Konstruksi (APJK) Kulon Progo melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kulon Progo, guna menyampaikan keluhan terkait harga maerial yang dipatok PT SAK Kulonprogo lebih tinggi dari harga pasar sehingga mengakibatkan kegiatan pembangunan infrastruktur terlambat untuk dilaksanakan. Audiensi berlangsung Kamis 14 April 2022 di Ruang Paripurna DPRD diterima oleh Ketua DPRD, Komisi II, Komisi III sekaligus mengundang Bappeda, BKAD, DPUPKP, Bidang Perekonomian, BPBJ dan PT SAK. Dalam audiensi terungkap bahwa persoalan muncul diawali dari tahapan lelang BPBJ yang lamban dan jeda waktu dimulainya pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak terlalu lama. Dalam keterangannya, Gusdi, kadis DPUPKP menyampaikan bahwa sebenarnya penyusunan HPS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didasarkan hasil survei - crosscek harga tidak hanya di Kulon Progo namun juga di sekitar Kulon Progo, serta telah memperhitungkan harga tahun lalu dan inflasi, sehingga HPS yang ditetapkan DPUPKP sudah sesuai harga pasar maupun mekanisme yang berlaku.

Sebenarnya sesuai dengan semangat "bela beli Kulon Progo" Asosiasi Jasa Konstruksi Kulon Progo dalam kerangka ikut memberdayakan PT SAK, selama ini berusaha untuk tidak melirik pengusaha AMP di luar Kulon Progo, namun ternyata PT SAK tidak konsisten terbukti harga yang di patok oleh PT SAK lebih tinggi daripada harga pasar sehingga hal ini menimbulkan keheranan dan pertanyaan, apa yang menjadi dasar PT SAK dalam menentukan harga.

DPRD memandang penting permasalahan tersebut, karena kegiatan pembangunan infrastruktur selain uuntuk pencapaian target kinerja percepatan pembangunan juga diharapkan mampu menjadi pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat. Ketua DPRD, Akhid Nuryati heran dengan kebijakan harga dari PT SAK. "Kalau pengusaha AMP lain bahkan yang dari Klaten saja bisa menentukan harga lebih rendah, mengapa PT SAK tidak bisa? Ada yang salah dengan pengelolaan PT SAK." Kata Akhid Nuryati saat audiensi berlangsung. Beliau juga menyampaikan bahwa BUMD dibentuk untuk melaksanakan 2 fungsi, yaitu fungsi peningkatan PAD dan fungsi sosial atau pelayanan masyarakat, sehingga seharusnya harga PT SAK lebih rendah atau setidaknya sama dari AMP lain di luar Kulonprogo, terutama untuk rekanan lokal Kulon Progo.

Dalam audiensi tersebut terungkap harga AMP PT SAK justru lebih mahal dari harga pasar AMP di luar Kulon Progo, namun jika PT SAK ikut melakukan penawaran kegiatan infrastruktur harganya bisa menjadi jauh lebih murah. Hal senada juga disampaikan ketua komisi II, Yuliantoro, Nur Eni Rahayu, ketua komisi III merasa prihatin dengan permasalahan tersebut. Menurut Ketua Komisi III, anggaran infrastruktur tahun 2022 paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya, seharusnya bisa dilaksanakan secara cepat sehingga mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga sebenarnya tidak perlu terhambat dengan persoalan ini. "Anggaran infrastruktur tahun 2022 sangat kecil, itupun masih terkena direfokusing sebesar 20 Milyard untuk kepentingan penanganan pandemi covid 19” Kata Eni Rahayu. Dalam melakukan refokusing waktu itu kami sampaikan kepada Kadis DPUPKP agar jangan sampai menghapus program kegiatan/paket infrastruktur yang sudah ditetapkan dalam RKPD karena itu merupakan aspirasi masyarakat yang sudah sangat ditunggu-tunggu." Hal senada juga menjadi pemahaman seluruh anggota DPRD bahwa DPRD Kulon Progo harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan menjadi pokok pokok pikiran dan sebagaimana diketahui bahwa lebih dari 80% aspirasi masyarakat mengharapkan percepatan pembangunan infrastruktur yg telah terhambat akibat pandemi covid 19 selama 2 tahun terakhir. Oleh karena itu DPRD sangat mendorong agar program infrastruktur th 2022 yang sudah ditetapkan dapat berjalan dan segera bermanfaat sesuai harapan rakyat. DPRD akan melakukan pengawasan agar tidak ada persoalan dalam tatalaksananya, dan masing- masing stake holder fokus terhadap substansi dan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berita ini diturunkan sekaligus untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan sebelumnya bahwa di Kulon Progo telah terjadi bagi bagi proyek atau bahkan telah terjadi unsur korupsi. Asosiasi Jasa Kontruksi menyambut baik semangat DPRD Kulon Progo untuk mewujudkan harapan rakyat dan memberikan apresiasi meskipun kegiatan infrastruktur hanya sedikit tetapi setidaknya bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan Kulon Progo secara umum, oleh karena itu APJK berharap agar hal ini didukung oleh semua pihak termasuk PT SAK sebagai penyedia material.

PT SAK mengklaim telah berusaha mengakomodir masukan dari pengusaha jasa konstruksi. Namun dalam perkembangannya, karena ada kenaikan harga minyak, aspal dan BBM maka tidak bisa bertahan dengan harga tersebut sehingga akhirnya harganya menjadi lebih tinggi dari harga pasar.