DPRD Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang dan Penetapan Propemperda 2020

DPRD Kulon Progo menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II dan Penetapan Propemperda Tahun 2020 pada Senin, 25 November 2019. Dalam kesempatan ini hadir sebanyak 36 anggota dewan. 

Paripurna pertama sebagai pembuka masa sidang II tahun 2019 dilaksanakan setelah sebelumnya dilaksanakan reses pada Sabtu, 23 November 2019. Bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna, Ketua DPRD, Akhid Nuryati menyampaikan dalam sambutannya beberapa harapan untuk masa sidang II ini agar segenap Pimpinan Anggota DPRD lebih optimal dalam menjalankan fungsi dewan, pencermatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif harus dijalankan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab .

Selanjutnya pada sesi rapat paripurna yang kedua disampaikan laporan Bapemperda yang berisi tentang Usulan Skala Prioritas Propemperda Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Bupati dengan surat nomor 180/5882 yaitu :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang  Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lurah
  4. Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  Penyelenggaraan  Cadangan  Pangan   Pemerintah Daerah.   
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR Bank Pasar Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas BPR Pasar Kulon         
  7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan
  8. Rancangan Peraturan Daerah tentang  Administrasi Pertanahan.    
  9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah tahun 2015-2025.

Selain kesembilan perda tersebut diatas juga terdapat raperda yang menjadi kewajiban rutin untuk dibahsa setiap tahun meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Raperda Perubahan APBD 2019 dan Raperda APBD 2021. 

Dalam penyampaian laporan Bapemperda, Agung Raharjo, ST juga menyampaikan bahwa ada satu raperda inisiatif yang akan disampaikan oleh DPRD Kulon Progo, yaitu Peraturan Daerah tentang E-Govenment. (YA2019)